PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK :

• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
• Dasar hukum peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021.
• Dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia diatur tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, diantaranya Ketentuan Umum mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perencanaan Kinerja Pegawai, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Pembinaan Kinerja Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai, Tindak Lanjut, Sistem Informasi Kinerja Pegawai, Pengawasan, Sistem Kerja, Ketentuan Peralihan. Terdiri dari X bab, pasal dan 41 ayat.

CATATAN : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2022.