PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK :

• bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
• bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diganti;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
• Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 10 Juni 2019