PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 155 TAHUN 2000 (LN. Th. 2000/No. 273)

PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

ABSTRAK:

• bahwa agar ITB memiliki kemampuan pengelolaan yang dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggungjawab maka perlu ditetapkan status Hukum Institut Teknologi Bandung sebagai badan hukummilik negara.
• Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 2/1989, PP No. 50/1999, PP No. 61/1999.
• Dalam Peraturan ini diatur tentang kedudukan Institut Teknologi Bandung sebagai badan hukum milik negara.

CATATAN: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2000.